Aksi Greenpeace Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), menyoroti dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat. Melalui pembentangan spanduk raksasa di Monumen Selamat Datang, para aktivis mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk menangani krisis iklim sekaligus meringankan beban biaya hidup warga.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace menilai bencana ekologis, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan, pendapatan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia dan pemberitaan Media Indonesia, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, menghadap ke arah Istana Merdeka. Sementara spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.
Aksi itu menjadi bentuk desakan agar pemerintah menempatkan penanganan krisis iklim sebagai bagian penting dari upaya melindungi kesejahteraan masyarakat.
Greenpeace Soroti Beban Ekonomi Masyarakat
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyoroti dampak krisis iklim yang dinilai semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Greenpeace, bencana ekologis dapat mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan pekerja, serta memengaruhi harga dan ketersediaan pangan.
Banjir, cuaca ekstrem, dan karhutla yang memicu kabut asap menjadi contoh persoalan lingkungan yang dampaknya meluas hingga sektor kesehatan dan ekonomi. Ketika aktivitas kerja terganggu atau hasil produksi pangan menurun, masyarakat berpotensi menghadapi tekanan tambahan terhadap pengeluaran rumah tangga.
Dalam laporan yang disampaikan Greenpeace, hasil riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah menguraikan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Greenpeace melaporkan bahwa 41 persen dampak yang dirasakan responden berkaitan dengan pola konsumsi dan biaya pangan, sedangkan 39 persen berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20 persen lainnya berkaitan dengan akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Angka tersebut merupakan temuan riset yang dipublikasikan Greenpeace, bukan gambaran otomatis seluruh penduduk Indonesia. Meski demikian, temuan itu menggarisbawahi hubungan antara persoalan lingkungan, ketahanan ekonomi keluarga, dan daya beli masyarakat.
Enam Aktivis Dievakuasi, Pemerintah Beri Tanggapan
Aksi di atas monumen mendapat perhatian aparat keamanan. Berdasarkan pemberitaan media pada 20 Oktober 2026, enam aktivis Greenpeace dievakuasi dari Patung Selamat Datang oleh aparat gabungan. Para aktivis kemudian menjalani pemeriksaan dan dilaporkan dibebaskan pada Selasa malam.
Pemerintah menyatakan menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan kekhawatiran mengenai dampak krisis iklim dan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya yang diberitakan ANTARA, pemerintah juga menyebut terus menjalankan kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
Pernyataan tersebut menjadi respons pemerintah atas kritik yang disampaikan Greenpeace. Namun, perbedaan penilaian mengenai efektivitas kebijakan menunjukkan pentingnya transparansi, evaluasi, dan penyampaian data yang dapat diperiksa publik untuk menilai hasil penanganan krisis iklim.
Krisis Iklim Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Isu yang diangkat Greenpeace memperlihatkan bahwa krisis iklim memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika banjir merusak rumah dan fasilitas umum, kebakaran lahan mengganggu kesehatan, atau cuaca ekstrem menghambat pekerjaan, masyarakat dapat menanggung biaya tambahan untuk pemulihan dan kebutuhan dasar.
Kelompok pekerja berpenghasilan tidak tetap dan rumah tangga dengan ruang keuangan terbatas berpotensi lebih rentan karena kehilangan pendapatan atau kenaikan pengeluaran lebih sulit mereka tanggung.
Karena itu, penanganan krisis iklim membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga perlindungan warga terdampak, penguatan kesiapsiagaan bencana, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta upaya menjaga ketahanan pangan.
Pemerintah dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan lingkungan berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Data pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hasil penanganan bencana perlu disampaikan secara terbuka agar dapat dievaluasi.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI menjadi pengingat bahwa pembahasan krisis iklim tidak terpisah dari persoalan kesejahteraan. Bagi masyarakat, kualitas lingkungan yang baik juga berkaitan dengan kesehatan, keamanan penghidupan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sumber:
- Greenpeace Indonesia – Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim
- Media Indonesia – Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI
- ANTARA – Pemerintah Tanggapi Aksi Greenpeace di Bundaran HI
Catatan redaksi: Artikel ini merangkum pernyataan Greenpeace dan respons pemerintah yang diberitakan media. Angka riset diatribusikan kepada Greenpeace dan tidak digeneralisasi sebagai survei seluruh penduduk Indonesia.
