Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi periode awal peletakan fondasi kemandirian ekonomi Indonesia. Penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian.
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengatakan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seharusnya hanya berfokus pada program yang belum selesai. Menurutnya, penilaian juga perlu melihat arah kebijakan, keputusan strategis, serta fondasi pembangunan yang disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional dalam jangka panjang.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun, apa yang sudah dikerjakan, hasil yang mulai terlihat, dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai salah satu agenda penting pemerintahan saat ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Investasi Tembus Rp3.923 Triliun
Salah satu indikator yang disoroti Visi Indonesia adalah realisasi investasi nasional. Mengacu pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang disampaikan dalam evaluasi tersebut, investasi selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun.
Investasi tersebut disebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja secara akumulatif. Dari total realisasi, wilayah di luar Pulau Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun. Sementara itu, Pulau Jawa mencatatkan kontribusi sebesar 48,2 persen.
Rusdiansyah menilai besarnya porsi investasi di luar Jawa menjadi salah satu indikator perkembangan pemerataan kegiatan ekonomi nasional.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan bahwa agenda Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah mulai mendapatkan pijakan,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah perlu memastikan investasi mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas
Di sektor pangan, pemerintahan Prabowo dinilai mulai mengarahkan kebijakan pada penguatan produksi dalam negeri, bukan hanya menjaga ketersediaan pasokan.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang dikutip Visi Indonesia, produksi delapan komoditas strategis diperkirakan mencapai 72,91 juta ton. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi kebutuhan nasional yang mencapai 68,22 juta ton. Sementara itu, stok beras pemerintah per Oktober 2026 dilaporkan mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada petani melalui penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Menurut Rusdiansyah, ketahanan pangan berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi, stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemandirian pangan harus diukur melalui peningkatan produktivitas pertanian, kelancaran distribusi, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani. Ketersediaan stok saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan kebijakan pangan.
Hilirisasi Industri Perkuat Nilai Tambah
Selain pangan, hilirisasi industri menjadi agenda penting dalam transformasi ekonomi nasional. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara serta mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Hingga Oktober 2026, Danantara dilaporkan mencatat komitmen investasi sebesar Rp225 triliun untuk pengembangan 26 proyek hilirisasi dan industrialisasi strategis. Proyek tersebut mencakup sektor pertambangan, energi, hingga pertanian.
Rusdiansyah menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global. Dengan penguatan industri pengolahan, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kemampuan industri nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan hilirisasi perlu dilihat dari peningkatan kapasitas industri domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Infrastruktur dan Pendidikan Dukung Pembangunan
Menurut Visi Indonesia, penguatan kemandirian ekonomi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaporkan telah menjangkau lebih dari 9.000 kilometer. Pemerintah juga mencatat pembangunan 3.500 unit jembatan, penanganan 2.228 kilometer jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah, serta pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan air.
Di sektor pendidikan, sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat dilaporkan telah beroperasi di 131 kabupaten/kota. Program tersebut disebut telah membuka akses pendidikan bagi lebih dari 45.000 anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah menjalankan program renovasi sarana pendidikan yang mencakup hampir 90.000 sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga diharapkan mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok pangan.
Rusdiansyah menilai pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan industrialisasi. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan alam, tetapi juga tenaga kerja terampil yang mampu mengembangkan industri berteknologi dan berdaya saing.
Diplomasi Ekonomi Perlu Perkuat Kepentingan Nasional
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diplomasi juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan kemitraan dengan berbagai negara.
Visi Indonesia berpandangan bahwa penguatan hubungan ekonomi internasional perlu tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta mengutamakan kepentingan nasional.
Rusdiansyah menegaskan, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase pembangunan fondasi. Karena itu, capaian yang telah diraih perlu diikuti konsistensi pelaksanaan program, pengawasan, dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan masyarakat sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya.
