Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan persoalan masyarakat di tengah polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, anggota parlemen, aktivis, dan insan media.
FWK menilai polemik di kalangan elite tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak, seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, mahalnya kebutuhan pokok, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang dipimpin pendirinya, Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Wartawan senior Kompas, Mohamad Nasir, mengatakan akuntabilitas pemerintahan dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap harus dijaga. Namun, pemerintah juga tidak boleh melupakan kondisi ekonomi masyarakat.
“Akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, yang jauh lebih penting adalah jangan melupakan penderitaan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Nasir.
Diskusi tersebut turut dihadiri Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025; M Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI; Budi Nugraha, wartawan Suara Merdeka sekaligus dosen komunikasi; HMU Kurniadi, wartawan bidang hukum; Dadang Rahmad, Pemimpin Redaksi Mitrapol; serta sejumlah wartawan senior, yakni Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono.
Dugaan Penyadapan Perlu Diusut Tuntas
Dalam diskusi itu, dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo selama dua tahun atau lebih turut menjadi perhatian. Kasus yang dikaitkan dengan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dinilai sebagai persoalan serius yang membutuhkan penyelidikan menyeluruh.
Hendry mempertanyakan lemahnya pengamanan komunikasi kepala negara, mengingat terdapat sejumlah lembaga yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan informasi dan komunikasi Presiden.
” Ada BIN, Badan Sandi Negara, Sekretariat Militer Presiden, dan sejumlah pihak lain yang seharusnya memastikan komunikasi Presiden aman. Saya heran bagaimana hal ini bisa terjadi,” kata Hendry, mengutip pandangan seorang purnawirawan jenderal TNI.
Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Sigit Setiono menilai dugaan penyadapan tersebut mengindikasikan adanya tindakan yang melampaui batas kepatutan oleh oknum petinggi Polri. Motif dan tujuan tindakan itu perlu diungkap melalui proses pemeriksaan.
Berman Nainggolan juga meminta aparat membuka hasil penyelidikan kepada publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Kondisi Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian
Di tengah ramainya pemberitaan dugaan penyadapan, FWK juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah polemik tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
Isu kelangkaan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh sejumlah bahan pangan, serta meningkatnya beban hidup menjadi keluhan yang banyak disampaikan masyarakat.
Hendry mengatakan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas ekonomi sehari-hari, terutama kebiasaan masyarakat yang semakin membatasi pengeluaran.
“Saya sering turun ke lapangan. Kehidupan masyarakat semakin sulit. Pembeli di warung mulai mengurangi belanja dan hanya membeli secukupnya agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Budi Nugraha. Ia melihat penggunaan KRL dan angkutan umum lainnya semakin padat karena masyarakat memilih transportasi yang lebih murah dan efisien untuk menekan pengeluaran.
Menurut Budi, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang demi memenuhi kebutuhan hidup.
FWK menegaskan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penyelesaian persoalan politik dan penegakan hukum dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai polemik di tingkat elite membuat persoalan rakyat justru terabaikan. (Simon)
