Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan kehidupan sosial. Di tengah dinamika tersebut, perubahan nasional perlu diarahkan pada pembenahan sistem kenegaraan, penguatan institusi, serta pemulihan kepercayaan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Senator Agustinus R. Kambuaya (ARK) melalui refleksi politik kebangsaannya bertajuk Metamorfosis Republik: Dari Kepompong Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan.
Dalam refleksinya, Agustinus menggunakan metafora kepompong untuk menggambarkan kondisi Indonesia yang sedang berada dalam fase transisi. Seperti proses metamorfosis dalam kehidupan biologis, perubahan membutuhkan tahapan dan pembentukan struktur baru sebelum menghasilkan bentuk kehidupan yang berbeda.
Menurutnya, Indonesia juga sedang menghadapi tuntutan perubahan di berbagai bidang, mulai dari pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, energi, hingga tata kelola sumber daya alam.
Ia mempertanyakan apakah proses perubahan tersebut akan melahirkan Republik yang lebih sehat, kuat, adil, dan berdaulat, atau justru memperdalam persoalan dalam sistem penyelenggaraan negara.
Pembenahan Negara Harus Menyentuh Sistem
Agustinus menilai transformasi Republik tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau perubahan konfigurasi kekuasaan. Pembenahan harus menyentuh sistem dan institusi yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara.
Agenda pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, penguatan pertahanan, penegakan hukum, serta kemandirian ekonomi dan energi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tuntutan besar untuk membenahi berbagai sektor tersebut.
Namun, proses pembenahan harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan keadilan sosial.
Agustinus mengingatkan bahwa upaya memperbaiki negara tidak boleh justru merusak institusi yang masih berjalan dengan baik.
Konflik Politik Jangan Mengorbankan Persatuan
Dinamika politik nasional juga menjadi perhatian dalam refleksi tersebut. Agustinus menyoroti berbagai polemik, termasuk isu penyadapan, perdebatan mengenai keabsahan ijazah, serta konflik kepentingan di antara kekuatan politik.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, pembuktian objektif, transparansi, dan proses demokratis.
Ia mengingatkan agar persaingan antarelite tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan politik juga tidak seharusnya berkembang menjadi permusuhan yang melemahkan persatuan nasional.
Dalam refleksi itu, Republik Indonesia digambarkan sebagai rumah bersama yang tidak boleh dikuasai atau diperlakukan sebagai milik satu kelompok maupun kekuatan politik tertentu.
Agustinus juga mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa kelam dalam sejarah bangsa, termasuk tragedi 30 September 1965. Sejarah, menurutnya, harus menjadi bahan refleksi agar konflik serupa tidak kembali mengancam persatuan dan kemanusiaan.
Transformasi Harus Dirasakan Masyarakat
Lebih jauh, Agustinus menilai keberhasilan metamorfosis Republik tidak dapat hanya diukur dari perubahan politik di tingkat pusat. Ukuran utamanya adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Sejumlah persoalan mendasar perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan daya beli, pemerataan pembangunan, keadilan fiskal bagi daerah, ketahanan pangan dan energi, serta perlindungan masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan pembangunan bagi masyarakat Papua dan wilayah Indonesia lainnya.
Di bidang hukum dan keamanan, Agustinus menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh warga negara. Stabilitas keamanan juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM.
Dengan demikian, perubahan nasional tidak cukup berlangsung dalam bidang politik, tetapi harus mencakup transformasi ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan kemanusiaan.
Indonesia Emas 2045 Membutuhkan Fondasi yang Kuat
Agustinus berpandangan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi negara yang kuat, demokratis, dan berkeadilan.
Menurutnya, masa depan Indonesia tidak dapat dibangun di atas ketakutan, permusuhan politik, ketidakadilan, maupun perpecahan sosial.
Indonesia membutuhkan stabilitas yang tetap menghormati demokrasi, persatuan yang menghargai keberagaman, serta kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan kewenangan negara dengan kepentingan rakyat.
Ia berharap metamorfosis Republik dapat melahirkan negara yang kuat tanpa menjadi otoriter, aman tanpa mengabaikan HAM, serta makmur tanpa mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan.
Republik Harus Berubah Tanpa Kehilangan Jati Diri
Menutup refleksinya, Agustinus menyebut November 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi arah perjalanan bangsa di tengah berbagai perubahan nasional.
Menurutnya, proses transformasi tidak selalu mudah. Namun, perubahan juga tidak otomatis menghasilkan keadaan yang lebih baik. Keberhasilannya ditentukan oleh arah kebijakan, nilai-nilai kebangsaan yang dipertahankan, dan kualitas sistem yang dibangun.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya berganti kulit melalui perubahan kekuasaan. Republik harus memperbaiki fondasi, memperkuat institusi, menyehatkan tata kelola pemerintahan, dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Tujuan akhir dari metamorfosis tersebut, menurut Agustinus, adalah mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, berdaulat, bermartabat, dan manusiawi.
Penulis: Senator Agustinus R. Kambuaya (ARK)
Refleksi Politik Kebangsaan: Metamorfosis Republik, Dari Kepompong Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan.
