Pegiat literasi digital sekaligus akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Ir. Yanto, MSc., PhD., IPU., ASEAN Eng., mengusulkan pemberian sanksi digital terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut muncul menyusul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Yanto menilai masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi dan menarik dukungan terhadap pejabat publik melalui cara-cara demokratis. Ia juga mendorong Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dalam pandangannya, persoalan tersebut berkaitan dengan legitimasi, etika, dan tanggung jawab pejabat negara. Ia merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Menurut Yanto, meskipun putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden, substansi dan implikasinya tetap perlu menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan, sanksi digital yang diusulkannya bukan pengganti mekanisme konstitusional. Langkah tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat untuk menyampaikan kritik, menarik dukungan, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik secara damai.
Yanto Usulkan Gerakan Penarikan Dukungan Digital
Yanto memperkenalkan konsep Digital Withdrawal of Public Support atau gerakan penarikan dukungan publik melalui ruang digital.
Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan sikap melalui sejumlah langkah sukarela, antara lain:
1. Gerakan berhenti mengikuti akun media sosial
Masyarakat dapat memilih untuk berhenti mengikuti atau unfollow akun media sosial Gibran, termasuk Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penarikan dukungan di ruang digital.
2. Gerakan berhenti berlangganan kanal digital
Yanto juga mengusulkan gerakan unsubscribe dari kanal YouTube maupun platform digital lain yang dikelola atau berkaitan dengan Gibran. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak setiap pengguna sebagai bagian dari kebebasan menentukan dukungan.
3. Petisi daring
Masyarakat dapat menyampaikan tuntutan melalui petisi digital, termasuk aspirasi agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Yanto menilai petisi daring dapat menjadi sarana untuk mengukur dukungan terhadap suatu aspirasi sekaligus menyampaikan pendapat secara terbuka.
Ia mencontohkan petisi daring di Korea Selatan pada Juli 2024 yang mendesak pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan memperoleh lebih dari satu juta dukungan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemberhentian seorang kepala negara tetap harus melalui mekanisme konstitusional. Dalam kasus Yoon, proses tersebut berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada April 2025.
4. Seruan terbuka agar mundur
Bentuk lainnya adalah gerakan Digital Call for Resignation, yakni seruan terbuka melalui media sosial agar Gibran mengundurkan diri.
Yanto menilai suara akademisi, pakar hukum tata negara, tokoh masyarakat, dan mantan pendukung memiliki arti penting dalam menyampaikan evaluasi terhadap pejabat publik.
Ia menegaskan seluruh bentuk gerakan tersebut harus dilakukan secara damai, sukarela, dan tidak mengarah pada pemaksaan ataupun tindakan di luar koridor hukum.
Yanto Minta Ruang Digital Tidak Dikuasai Fanatisme Politik
Selain mengusulkan penarikan dukungan digital, Yanto mengingatkan masyarakat dan media agar menjaga ruang digital tetap sehat dan terbuka terhadap kritik.
Menurut dia, perbedaan pandangan politik seharusnya disikapi dengan argumentasi dan data, bukan pembelaan tanpa dasar atau serangan terhadap pihak yang memiliki pendapat berbeda.
“Jangan berikan panggung digital kepada fanatisme politik. Berikan ruang kepada fakta, akal sehat, dan argumentasi yang bertanggung jawab,” ujar Yanto.
Ia juga meminta media lebih selektif dalam mengangkat pernyataan politik yang bersifat sensasional. Setiap klaim mengenai kinerja pejabat publik, kata dia, perlu diuji berdasarkan indikator yang terukur.
Yanto mencontohkan pernyataan yang menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, penilaian semacam itu perlu didukung ukuran yang jelas, seperti capaian kinerja, kontribusi terhadap pemerintahan, kualitas kebijakan, dan dampaknya bagi masyarakat.
Yanto Soroti Survei Politik dan Elektabilitas Gibran
Yanto turut mengusulkan agar masyarakat mengevaluasi kembali dukungan politik terhadap Gibran dalam berbagai survei preferensi calon pemimpin, khususnya menjelang Pemilu 2029.
Ia mengakui lembaga survei memiliki kebebasan metodologis dalam menentukan desain penelitian dan nama tokoh yang masuk dalam simulasi. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan apakah akan berpartisipasi dalam survei tersebut.
Yanto menyoroti hasil survei salah satu lembaga pada Oktober 2026 yang, menurut data yang ia kutip, menempatkan Gibran pada posisi teratas dalam simulasi tiga nama dengan elektabilitas 29,7 persen. Posisi berikutnya ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 28,2 persen dan Prabowo Subianto sebesar 22,7 persen.
Ia menilai hasil survei perlu disampaikan secara utuh agar masyarakat memahami konteks, metodologi, waktu pengumpulan data, serta simulasi yang digunakan.
Yanto juga menyoroti waktu publikasi survei yang berdekatan dengan putusan MK terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran. Meski demikian, ia mengakui tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan adanya hubungan antara waktu publikasi dan keputusan penyelenggara survei.
“Jangan sampai survei politik justru menjadi alat pembentukan opini bahwa Gibran masih memiliki elektabilitas tinggi, sementara persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap dirinya sedang menjadi perhatian masyarakat,” kata Yanto.
Ia berharap lembaga survei tetap menjaga independensi, transparansi metodologi, dan kehati-hatian dalam menyajikan hasil penelitian kepada publik.
Dukungan Publik Bukan Cek Kosong
Yanto menegaskan bahwa jabatan publik harus disertai tanggung jawab dan keterbukaan terhadap kritik. Menurutnya, popularitas, jumlah pengikut media sosial, maupun angka elektabilitas bukan satu-satunya ukuran kelayakan seorang pemimpin.
Ia menyebut masyarakat berhak mengevaluasi dukungan politik dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran demokrasi, termasuk ruang digital.
“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa dukungan masyarakat bukan cek kosong yang berlaku selamanya. Dukungan itu dapat diberikan, dievaluasi, dan ditarik kembali. Inilah kekuatan masyarakat dalam demokrasi digital,” ujarnya.
Yanto merupakan pegiat literasi digital dan akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Ia tercatat sebagai Direktur Eksekutif YZUxAJCUI Collaboration Center di Unika Atma Jaya serta menjabat sebagai Direktur SMA Futuhiyyah Demak.
Sumber: Pernyataan dan keterangan Ir. Yanto, MSc., PhD., IPU., ASEAN Eng.
