Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga meski harga minyak dunia bergejolak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus mencari sumber pasokan minyak mentah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kepastian harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan keynote speech dalam ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Bahlil menggambarkan situasi geopolitik saat ini seperti penyakit malaria yang bisa kembali kambuh setelah sempat mereda.
“Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi.”
Menurut Bahlil, ketegangan geopolitik turut meningkatkan ketidakpastian pasokan energi. Di sisi lain, kebutuhan BBM Indonesia jauh lebih besar dibandingkan produksi minyak dalam negeri.
“Kebutuhan BBM kita kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting kita sekitar 600–610 ribu barel per hari,” ujar Bahlil.
BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik
Untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan harga minyak global, pemerintah melakukan berbagai langkah pengamanan pasokan, termasuk menjajaki kerja sama pasokan minyak mentah jangka panjang dengan sejumlah negara.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kondisi geopolitik global mengganggu kepentingan energi nasional.
“Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional.”
Terkait harga BBM bersubsidi, Bahlil memberikan kepastian bahwa pemerintah tetap mempertahankan harga subsidi meskipun harga minyak dunia berada di atas asumsi APBN.
“Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hilirisasi Harus Beri Manfaat ke Daerah
Selain ketahanan energi, Bahlil menyoroti pentingnya hilirisasi sumber daya mineral. Menurut dia, kebijakan pengolahan mineral di dalam negeri telah meningkatkan nilai ekspor komoditas, khususnya nikel.
Ia membandingkan nilai ekspor nikel ketika Indonesia masih mengekspor bahan mentah dengan kondisi setelah kebijakan hilirisasi diterapkan.
Namun, Bahlil menilai peningkatan nilai ekonomi tersebut harus lebih banyak dirasakan masyarakat dan daerah penghasil. Karena itu, smelter ke depan didorong untuk berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi.
“Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri.”
Unhas Didorong Perkuat Riset Mineral Kritis
Bahlil juga menyatakan dukungan terhadap rencana Universitas Hasanuddin (Unhas) mendirikan Institut Mineral Kritikal.
Menurutnya, penguatan riset dan sumber daya manusia diperlukan karena Indonesia memiliki potensi mineral strategis, termasuk nikel, kobalt, dan logam tanah jarang.
“Institut Mineral Kritikal dari Unhas, saya dukung seribu persen.”
Pemerintah berharap penguatan pasokan energi, kebijakan hilirisasi, serta pengembangan riset mineral dapat berjalan beriringan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Dengan strategi tersebut, ketahanan energi tidak hanya diarahkan untuk menjamin ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan daerah penghasil.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Selasa (15/9/2026).
