Sebagai negara kepulauan yang berada tepat ditengah kawasan yang saat ini menjadi pusat rivalitas hegemonik antara dua raksasa dunia USA dan China khususnya sengketa di kawasan laut Natuna utara mendorong sejumlah negara-negara di kawasan juga ikut meningkatkan kekuatan militernya.

Bagaimana strategi militer Indonesia ?

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengeleminir dan mengantisipasi konflik multi nasional di kawasan natuna utara bukanlah suatu ketakutan yang berlebihan dan tanpa alasan. Hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan dari peta geografis kedaulatan Indonesia adalah contoh pahit sejarah bangsa Indonesia yang seharusnya tidak terjadi lagi.

Namun bila hanya sekedar diratapi tanpa memahami akar permasalahan tentang realitas minimnya kekuatan militer R.I yang diperlukan saat itu untuk menjaga kedaulatannya, maka ibarat pepatah lama yang dimodifikasi penulis “Sudah pernah kehujanan tapi tak juga sedia payung saat mendung gerimis sudah mengundang”.

Realitas masih marak terjadinya pelanggaran wilayah udara nasional merupakan isyarat wibawa negara sedang membutuhkan pembenahan secara serius. Untuk menjaga kedaulatan wilayah udara yurisdiksi nasional maka kemampuan TNI Angkatan Udara perlu segera dioptimalkan. Tentunya dengan memenuhi jumlah dan kualitas alutsista yang seharusnya ada diperlukan.

Berapa sesungguhnya pesawat tempur yang dibutuhkannya ?

Sebagai salah satu hasil kajian yang disampaikan Menteri Pertahanan R.I Prabowo Subianto menjelaskan bahwa sebagai negara yang (sangat) luas wilayah udaranya, maka memang TNI AU harus diperkuat. Ruang udara Indonesia seluas 8,3 juta kilometer persegi.

Menhan Prabowo menegaskan bahwa “Seharusnya kita memiliki minimal seribu pesawat tempur”. Namun saat ini kemampuan APBN yang masih terbatas juga berakibat pada anggaran pertahanan yang relatif kecil. Kondisi ini menjadi kendala utama yang membutuhkan “new strategi” dan political will yang out of box .

Seperti solusi new strategi yang diterapkn pemerintah dalam penggalian sumber dana (baru) untuk penanggulangan wabah covid dan pemulihan ekonomi nasional.

Dana yang belum tersedia sebelumnya pada APBN (jumlah yang sangat besar hingga ratusan triliun) namun sudah terbukti dapat terpenuhi, yaitu saat semua pihak “terpanggil” dan “sepaham” untuk kepentingan keselamatan negara.

Situasi permasalahan yang sama dan dibutuhkan pemahaman yang sama yaitu untuk kepentingan keselamatan/kedaulatan negara.

Kenyataan saat ini jika dibandingkan rata-rata belanja pertahanan dunia yang mencapai 2,4 persen dari PDB. Anggaran pertahanan kita hanya 0,8 persen dari PDB. Terlalu timpang dengan kebutuhan alutsista militernya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara.

Indonesia pernah mencatatkan sejarah sebagai negara yang (mampu) memiliki angkatan udara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara sehingga menimbulkan detterent effect yang luar biasa. Nyaris tidak ada satupun negara yang berani melanggar kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia pada saat itu. Apalagi berniat merebut pulau (sipadan-ligitan) pada saat itu.

Ironi bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia, sehingga walaupun pahit dan beresiko, kondisi postur militer seperti ini perlu ada yang mau dan berani menyampaikan sehingga militernya mampu mengantisipasi skenario terburuk konflik di Laut Natuna Utara menjadi konflik terbuka.

Saat ini sudah sepantasnya jika kekuatan militer Indonesia lebih diperkuat sehingga dapat menjamin tegaknya kedaulatan negara Indonesia dari segala ancaman, intimidasi maupun serangan pihak asing.

Jangan ditunda lagi. Jika Militer Indonesia tidak profesional dan tidak dilengkapi kebutuhan alutsistanya maka sudah pasti militernya “kewalahan” menegakkan kedaulatan negara dari ancaman negara lain. Fakta saat ini, perang antar negara sudah dan masih terjadi.

Bagi TNI Angkatan udara, fakta ini adalah salah satu alasan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo untuk (kembali) mewujudkan TNI AU yang disegani di Kawasan.

Pemerintah sampai saat ini terus berupaya untuk menemukan strategi terbaik untuk membangun kekuatan udara yang lebih modern dan unggul (Prabowo) agar TNI AD, AL, AU mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan negara Indonesia harus segera ada terobosan solusi sehingga tercapai kesepakatan seluruh stake holder negara untuk sepakat dan sepaham sesegera mungkin memenuhi kebutuhan alutsista yang dibutuhkan militernya.

“Qui desiderat pacem, bellum praeparat”. Siapa menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang.

Oleh: Esra Kriahanta Sembiring,
Mahasiswa Doktoral, Universitas Pertahanan R.I.