Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menyoroti pola kepemimpinan yang dinilai eksklusif dan tertutup di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook.
Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), dengan menghadirkan saksi Direktur SMA, Purwadi Sutanto.
Usai persidangan, JPU Roy Riadi menyampaikan keprihatinannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurutnya, kebijakan strategis di Kemendikbudristek—yang mengelola salah satu anggaran terbesar di Indonesia—justru diambil tanpa melibatkan pejabat struktural yang berkompeten.
“Tata kelola kementerian pada masa jabatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan pihak terkait cenderung bergantung pada lingkaran terdekat, bukan pada pejabat struktural yang memahami sistem pendidikan,” ujar Roy Riadi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan komunikasi yang serius di internal kementerian. Bahkan, pejabat setingkat Direktur disebut tidak pernah bertemu langsung ataupun menerima evaluasi kinerja dari pimpinan kementerian.
JPU menilai pengabaian terhadap pejabat berwenang dan pakar pendidikan berdampak luas terhadap sistem pendidikan nasional. Menurutnya, buruknya tata kelola berkontribusi pada rendahnya kualitas literasi dan capaian kecerdasan rata-rata anak Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Atas dasar itu, perbuatan para terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Ini merupakan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang berdampak sistemik dan luar biasa,” tegasnya.
Roy Riadi juga mengaku heran bagaimana sebuah kementerian dapat berjalan tanpa kepercayaan terhadap birokrasi internalnya sendiri, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan pendidikan nasional.
