Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan pergantian direksi di BPJS Kesehatan menjadi momentum strategis untuk melakukan transformasi menyeluruh tata kelola dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal itu disampaikan Muhaimin dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN melalui pemutakhiran data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (23/2/2026). Rapat turut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPS, dan jajaran direksi BPJS Kesehatan.
“Tentu ini semangat baru. Mumpung baru, kita set up lagi supaya tidak terulang peristiwa yang pernah terjadi,” tegasnya.
Benahi Politik Anggaran
Muhaimin menekankan penyehatan BPJS Kesehatan harus dimulai dari politik anggaran yang tepat, terutama dalam penyaluran subsidi PBI yang berbasis data akurat.
Ia menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang presisi, pilihan program yang efektif, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi defisit berulang.
Menurutnya, BPJS Kesehatan merupakan sistem gotong royong nasional yang berlandaskan amanat konstitusi, sehingga pengelolaannya harus profesional dan berkelanjutan.
Ground Checking 11 Juta Data
Pemerintah saat ini melakukan proses ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat selama dua bulan. Langkah ini melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi basis data PBI-JK yang melayani sekitar 96,8 juta jiwa.
Pemutakhiran data dinilai menjadi fondasi penting dalam memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta.
Transformasi Pelayanan
Selain pembenahan data, Muhaimin mendorong peningkatan kualitas layanan agar BPJS Kesehatan berkembang sebagai lembaga asuransi sosial berkelas dunia.
Ia mencontohkan layanan kesehatan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung yang telah dijamin program JKN sebagai bukti manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengundang Menteri Keuangan guna membahas pembiayaan PBI, dengan target keputusan strategis diambil pada Maret 2026.
Pemerintah optimistis sinergi lintas kementerian dan lembaga akan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
