Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjajaki kerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) untuk memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi tersebut direncanakan menjangkau warga hingga tingkat kecamatan melalui jaringan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).
Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dengan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Salah satu program yang akan disinergikan adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin). Program ini dirancang untuk mengoordinasikan sejumlah kementerian agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu berdasarkan kebutuhan wilayah.
Budiman mengatakan, selama ini pendekatan lintas kementerian lebih banyak dilakukan pada tingkat kabupaten dan kota. Melalui kerja sama dengan NU, pemerintah berupaya memperluas pelaksanaannya hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).
Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat diperlukan untuk membantu menjangkau warga yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi.
Libatkan Sejumlah Kementerian
Dalam pelaksanaan Sitaskin, BP Taskin berencana mengoordinasikan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, serta kementerian yang menangani pendidikan, kebudayaan, dan investasi.
Koordinasi tersebut akan disesuaikan dengan potensi dan persoalan di setiap wilayah. Dengan pendekatan itu, program penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
BP Taskin juga menilai setiap daerah memiliki penyebab kemiskinan yang berbeda. Faktor pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, persoalan struktural, hingga bencana alam dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
Karena itu, Budiman menyebut perlunya riset sebelum menentukan bentuk intervensi. BP Taskin berencana bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengidentifikasi persoalan kemiskinan di tingkat kecamatan maupun desa.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Depo BaBa Disiapkan untuk Bangun Ekosistem Ekonomi
Salah satu bentuk pemberdayaan yang turut dibahas adalah Depo BaBa atau Belanja Bareng. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai tempat distribusi barang, melainkan sebagai ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.
Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina, menjelaskan bahwa program tersebut telah diuji coba bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat.
Melalui Depo BaBa, produk yang dipasarkan diharapkan berasal dari produksi warga di wilayah yang sama. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat sebagai produsen sekaligus pelaku distribusi dan pemasaran.
Pengembangan ekosistem tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari akses permodalan, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Dukungan pembiayaan direncanakan melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf.
Kementerian terkait juga dapat dilibatkan sesuai potensi ekonomi masing-masing kecamatan. Wilayah dengan potensi pertanian atau perikanan, misalnya, dapat memperoleh dukungan dari kementerian yang membidangi sektor tersebut.
PBNU Siapkan Jaringan Organisasi hingga MWCNU
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz menyambut baik penjajakan kerja sama tersebut. Ia menyatakan jaringan organisasi NU hingga tingkat cabang dan MWCNU dapat membantu mengidentifikasi masyarakat serta wilayah yang membutuhkan pendampingan.
PBNU berencana menggerakkan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan program. Pengurus cabang nantinya dapat mengoordinasikan MWCNU di wilayah masing-masing.
Gus Kikin berharap kerja sama tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ia bahkan membuka peluang pelaksanaan program dimulai pada Desember 2026.
Meski demikian, rencana kolaborasi ini masih memerlukan tindak lanjut dan koordinasi para pihak. Keberhasilannya akan bergantung pada ketepatan sasaran, kesiapan pendampingan, akses permodalan, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.
Program pemberdayaan berbasis kecamatan diharapkan dapat membuka kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Sumber: NU Online, 5 November 2026 – PBNU dan BP Taskin Siapkan Program Pengentasan Kemiskinan hingga Tingkat Kecamatan: https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-dan-bp-taskin-siapkan-program-pengentasan-kemiskinan-hingga-tingkat-kecamatan-d9Fcc
NU Online, 6 November 2026 – PWNU Jawa Barat Jadi Percontohan Depo BaBa: https://www.nu.or.id/nasional/pwnu-jawa-barat-jadi-percontohan-depo-baba-dorong-warga-nu-produksi-hingga-pasarkan-produk-lokal-5aAJZ
