Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terlepas dari dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Arifki, PDIP saat ini berada dalam posisi politik yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, partai tersebut dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mendapat sorotan publik. Namun di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjalin dengan baik.
“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang berada di dalam kabinet. Saat ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak. Namun ketika ada momentum politik yang menguntungkan, komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka,” kata Arifki dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut memberikan keuntungan politik bagi PDIP karena berpotensi menarik dukungan dari kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, partai-partai koalisi harus ikut menanggung dampak politik dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan.
Menurut Arifki, semakin lama PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel tersebut, semakin besar pula daya tawar partai berlambang banteng itu dalam konstelasi politik nasional.
“Posisi tawar PDIP berpotensi semakin tinggi karena tetap menjadi faktor penting yang diperhitungkan, baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu membuat partai yang berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan PKB yang meminta kejelasan sikap PDIP tidak hanya dapat dimaknai sebagai permintaan politik biasa. Lebih jauh, hal itu juga mencerminkan kekhawatiran sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya pengaruh politik PDIP meski berada di luar pemerintahan.
“Semakin kuat daya tawar politik PDIP, semakin besar pula perhatian partai-partai koalisi terhadap langkah dan strategi politik yang akan diambil partai tersebut ke depan,” jelasnya.
Arifki menegaskan bahwa dinamika hubungan antara pemerintah, partai koalisi, dan oposisi akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi konfigurasi politik nasional menjelang Pemilu 2029.
