Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana program prioritas pemerintah menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Sejumlah indikator resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan angka kemiskinan menurun. Namun, persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, tata kelola program, serta perlindungan hak warga masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah memaparkan sejumlah capaian dalam rangka dua tahun masa kerja yang genap pada 20 Oktober 2026. Sementara itu, kalangan ekonom dan organisasi masyarakat sipil menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah penerima program, atau nilai investasi. Dampaknya terhadap kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Pertumbuhan ekonomi bertahan, kemiskinan menurun
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih tumbuh di tengah dinamika global. Namun, pertumbuhan ekonomi secara agregat belum otomatis menggambarkan kondisi setiap rumah tangga, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian pekerjaan.
Dari sisi kemiskinan, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang.
Angka ini menjadi indikator positif, tetapi evaluasi kesejahteraan tetap perlu melihat perkembangan upah riil, akses pekerjaan formal, ketimpangan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Data primer:
- BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan-
- BPS, tingkat kemiskinan Maret 2026: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk
Pemerintah menonjolkan MBG, kesehatan, dan pendidikan
Dalam paparan dua tahun pemerintahan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari capaian utama.
Kementerian Keuangan menyebut MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa berbagai program pendidikan dan pembangunan fasilitas publik terus diperluas. Dalam paparan Sekretariat Presiden pada 20 Oktober, pemerintah turut mencantumkan capaian di bidang sekolah, renovasi rumah, infrastruktur irigasi, serta investasi.
Angka-angka tersebut merupakan capaian yang disampaikan pemerintah. Penilaian lebih menyeluruh perlu memeriksa konsistensi data, kualitas pelaksanaan, pemerataan penerima manfaat, dan hasil program dalam jangka panjang.
Sumber primer:
- Kementerian Keuangan, evaluasi dua tahun pemerintahan: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dua-Tahun-Pemerintahan-Prabowo-Gibran
- Sekretariat Presiden, paparan capaian dua tahun pemerintahan: https://presidenri.go.id/siaran-pers/seskab-teddy-bagikan-sekilas-cuplikan-hasil-nyata-2-tahun-pemerintahan/
Kritik ekonom: pertumbuhan harus terasa di rumah tangga
Di sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5 persen belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan secara optimal.
Dalam evaluasi yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026, INDEF menyoroti tekanan daya beli, penyusutan kelas menengah, tingginya pekerja informal, stagnasi upah riil, serta tantangan industri manufaktur. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa tingginya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan pekerjaan formal dan keterkaitan dengan industri domestik.
INDEF turut menyoroti kebutuhan memperbaiki tata kelola program prioritas, termasuk MBG, serta mengelola subsidi energi dan beban fiskal secara hati-hati.
Pandangan ini menegaskan bahwa indikator makroekonomi perlu dibaca bersama indikator kesejahteraan. Pertumbuhan yang baik idealnya tercermin pada kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan pendapatan riil, dan daya beli yang lebih kuat.
Sumber:
- INDEF, Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo: https://indef.or.id/evaluasi-ekonomi-2-tahun-kepemimpinan-presiden-prabowo/
MBG dan layanan publik masih membutuhkan pengawasan
Program MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling menonjol sekaligus menghadapi tantangan pelaksanaan. Cakupan penerima yang besar membuat keamanan pangan, standar dapur, pengawasan pemasok, distribusi, dan mekanisme penanganan insiden harus berjalan konsisten.
Ombudsman Republik Indonesia pada 6 Oktober 2026 menyatakan akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan MBG. Lembaga pengawas pelayanan publik itu mendorong penguatan pengendalian mutu dan perbaikan tata kelola.
Langkah pengawasan tersebut tidak dengan sendirinya berarti seluruh pelaksanaan program bermasalah. Namun, hal itu menunjukkan pentingnya mekanisme evaluasi yang terbuka, respons cepat terhadap laporan, serta pertanggungjawaban yang jelas ketika terjadi insiden.
Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari banyaknya makanan yang disalurkan. Keamanan, mutu gizi, ketepatan sasaran, transparansi biaya, dan dampak terhadap kesehatan penerima juga harus diperiksa.
Sumber primer:
- Ombudsman RI, pengawasan kualitas dan pelayanan publik MBG: https://ombudsman.go.id/news/r/kawal-pelaksanaan-mbg-ombudsman-ri-dorong-peningkatan-quality-control-dan-pelayanan-publik
Kritik masyarakat sipil menyoroti HAM dan ruang demokrasi
Evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan juga mencakup aspek hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Amnesty International Indonesia dalam laporan pada 19 Oktober 2026 menyampaikan kritik terhadap penanganan pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan pembela HAM, pelibatan aparat dalam urusan sipil, serta kebijakan yang dinilai berdampak terhadap hak masyarakat.
Amnesty juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas sejumlah program serta kebijakan pembangunan. Penilaian tersebut merupakan temuan dan sikap organisasi pemantau HAM, bukan putusan hukum yang otomatis membuktikan setiap tuduhan.
Meski demikian, kritik itu menjadi bagian penting dari evaluasi demokrasi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dijalankan sesuai hukum, partisipasi publik berlangsung bermakna, dan kritik masyarakat ditanggapi melalui penjelasan serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka.
Sumber:
- Amnesty International Indonesia, Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/rapor-merah-ham-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran/10/2026/
Pemerintah menyebut capaian sebagai pijakan, bukan akhir pekerjaan
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja selama dua tahun. Pemerintah menilai berbagai program prioritas di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, dan hilirisasi terus berjalan.
Presiden juga mengakui bahwa pekerjaan pemerintah masih panjang. Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa capaian yang diumumkan perlu dilanjutkan dengan penyelesaian persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan menyatakan APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung program prioritas. Tantangannya adalah memastikan belanja negara menghasilkan manfaat yang terukur, tidak mengurangi mutu layanan dasar, dan tetap menjaga kesehatan keuangan negara.
Sumber primer:
- Sekretariat Presiden, Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan: https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pimpin-sidang-kabinet-paripurna-dua-tahun-pemerintahan-kerja-nyata-untuk-negeri/
- Kementerian Keuangan, evaluasi APBN: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dua-Tahun-Pemerintahan-Prabowo-Gibran
Ujian tahun ketiga: hasil yang dirasakan masyarakat
Memasuki tahun ketiga, evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran setidaknya perlu berfokus pada lima hal: menjaga daya beli, memperluas pekerjaan formal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, memastikan program bantuan berjalan aman dan tepat sasaran, serta memperkuat transparansi dan perlindungan hak warga.
Data pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan memberi sejumlah sinyal positif. Namun, kritik dari ekonom dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai. Keduanya perlu ditempatkan secara berimbang: capaian harus diakui berdasarkan data, sementara masalah harus ditangani berdasarkan bukti dan tindak lanjut yang dapat diperiksa publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dua tahun pemerintahan bukan hanya berapa banyak program diluncurkan atau berapa besar anggaran yang diserap. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, layanan publik yang aman dan berkualitas, daya beli yang lebih baik, serta ruang demokrasi yang tetap terlindungi.
Sketsindonews.com akan terus memantau perkembangan data resmi, pelaksanaan program, dan tanggapan para pemangku kepentingan untuk menilai apakah agenda pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang merata bagi masyarakat.
